Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pentingnya penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dan melihat masih adanya masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, maka sangat perlu untuk melakukan penelitian mengenai kesiapan Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dalam implementasi Permendagri Nomor 19 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Kesiapan Kabupaten dan Kota dalam implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dilihat dengan beberapa indicator kesiapan, yaitu: kesiapan regulasi daerah, daya dukung SDM di daerah, tata kelola dan teknologi. Secara umum Provinsi Sumatera Utara siap dalam implementasi Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuan IPKD, namun tetap harus ada perbaikan terutama dari teknologi (jaringan dan peragkat computer). Hambatan dan kesiapan implementasi adalah dari aspek sistem informasi dan teknologi, dari aspek regulasi dan Standar Operasional Procedure (SOP), serta adanya tumpeng tindih aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: keuangan daerah, IPKD, Sumatera Utara