Penelitian ini adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan strategi berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mengentaskan permasalahan backlog kepemilikan rumah bagi MBR di Sumatera Utara. Sebagai sebuah penelitian yang akan menghasilkan strategi, penelitian ini akan berusaha memahami berbagai masalah dalam upaya pengentasan backlog perumahan selama ini di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan paradigma kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan FGD. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kuantitatif dan SWOT. Dalam upaya pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR perkotaan di Sumatera Utara, ditemui beberapa masalah yang menjadi tantangan. Yaitu : 1) Urbanisasi; 2) keterbatasan kemampuan keuangan para MBR (non Bankable); 3)Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah terkait kewenangan dan anggaran; 4) Belum terbentuk dan/atau tidak berjalannya secara efektif lembaga kemitraan pembangunan bidang perumahan di daerah; 5) Mahal dan terbatasnya lahan ( alokasi ruang yang kurang untuk kawasan pemukiman di perkotaan); dan 6) Sulitnya penyediaan PSU. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR perkotaan di Sumatera Utara adalah : 1) Optimalisasi Program Pengembangan Perumahan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk menambah hunian baru bagi MBR di daerah perkotaan Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN; 2) Mendukung penuh pembangunan perumahan bagi MBR yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pada para pengembang. Yang dilakukan dengan : penyediaan lahan/pemanfaatan lahan tidak produktif, sharing target pembangunan perumahan dengan Pemerintah pusat, pendataan dan pemetaan MBR perkotaan, penambahan alokasi ruang kawasan pemukiman perkotaan dalam RTRW, dan optimalisasi implementasi PP 64 Tahun 2016; 3) Membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif (pemerintah daerah, akademisi, swasta, lembaga pembiayaan dan masyarakat), dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan keberdayaan MBR perkotaan, pemberian insentif pengembangan perumahan, kontrol penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, dan pengendalian arus urbanisasi; dan 4) Menjadikan isu backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Kata kunci : Backlog Perumahan, MBR, Perkotaan, Provinsi Sumatera Utara