Data Inovasi

Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan kejadian bencana melalui pendampingan respon cepat penanangan darurat dan dukungan penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan.

Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target Indeks Risiko Bencana sebagaimana dimuat pada dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

1. Pusat Informasi Kebencanaan 24 jam.
2. Penanganan kejadian bencana yang cepat, tepat dan sesuai standar (ketersediaan logistik dan peralatan)

 I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Menyediakan kerangka hukum bagi penanggulangan bencana, termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Mengatur pelaksanaan teknis penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Bencana: Mencakup kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penaggulangan Bencana Daerah.

 II. PERMASALAHAN

A. Permasalahan Skala Global

1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Perubahan iklim global mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
2. Keterbatasan Teknologi dan Data Global: Tantangan dalam akses dan integrasi teknologi dan data bencana dari berbagai negara untuk koordinasi internasional.

B. Permasalahan Skala Nasional

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana yang Tidak Optimal: Masih terdapat kendala dalam koordinasi antara BPBD pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dengan organisasi non-pemerintah.
2. Ketersediaan Infrastruktur yang Tidak Merata: Infrastruktur penanggulangan bencana tidak merata di seluruh Indonesia, menyebabkan ketimpangan dalam kesiapsiagaan dan respons di berbagai daerah.

C. Permasalahan Skala Lokal

1. Pendataan Bencana yang Terfragmentasi: Sistem pendataan kebencanaan di BPBD Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya terintegrasi, menyulitkan dalam pengumpulan dan analisis data yang cepat dan akurat.
2. Kurangnya Dukungan Teknis dan Logistik di Daerah: Beberapa kabupaten/kota masih kekurangan peralatan dan logistik yang memadai untuk menangani bencana secara efektif.

 III. ISU STRATEGIS

A. Isu Strategis Global

1. Krisis Iklim: Krisis iklim global yang memperburuk dampak bencana, menuntut adanya strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif.
2. Tantangan Teknologi dan Informasi: Kebutuhan untuk meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana untuk koordinasi global yang lebih baik.

B. Isu Strategis Nasional

1. Kesiapsiagaan Nasional: Memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana secara nasional melalui sinergi antar lembaga.
2. Pengembangan Infrastruktur Penanggulangan Bencana: Fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana di berbagai daerah.

C. Isu Strategis Lokal

1. Kesiapsiagaan Daerah: Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di kabupaten/kota, khususnya di daerah rawan bencana.
2. Kebutuhan Logistik dan Peralatan: Memastikan ketersediaan peralatan dan logistik yang memadai untuk mendukung respons bencana di tingkat lokal.

 IV. METODE PEMBAHARUAN

A. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi

1. Pusat Informasi Kebencanaan Terbatas: Informasi kebencanaan di BPBD Provinsi Sumatera Utara tersedia secara terbatas dan tidak selalu terupdate secara real-time.
2. Pendataan Bencana yang Terfragmentasi: Data kebencanaan dikumpulkan secara terpisah, menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan.
3. Pendampingan Daerah yang Terbatas: Dukungan teknis dan koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota kurang optimal.
4. Keterbatasan Hibah Peralatan dan Logistik: Bantuan peralatan dan logistik untuk kabupaten/kota tidak selalu mencukupi dan tepat sasaran.

B. Kondisi Setelah Adanya Inovasi

1. Pusat Informasi Kebencanaan 24 Jam: Terbentuknya pusat informasi kebencanaan 24 jam yang menyediakan data dan analisis bencana secara real-time, meningkatkan respons cepat.
2. Pendataan Kebencanaan Terintegrasi: Implementasi sistem pendataan yang terintegrasi, memungkinkan pengumpulan dan analisis data bencana secara menyeluruh dan akurat.
3. Pendampingan Teknis yang Konsisten: Dukungan teknis dan pendampingan yang lebih baik untuk kabupaten/kota dalam penanganan darurat, memperkuat kapasitas lokal.
4. Hibah Peralatan dan Logistik yang Terencana: Pemberian hibah peralatan dan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kabupaten/kota, meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

 V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

1. Respons Cepat dan Efisien: Pusat informasi kebencanaan 24 jam memungkinkan respons yang lebih cepat dan efisien terhadap bencana.
2. Data Akurat dan Real-Time: Pendataan yang terintegrasi memastikan data bencana yang akurat dan terkini, mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
3. Pendampingan yang Terpadu: Dukungan teknis yang konsisten dan terkoordinasi meningkatkan kapasitas daerah dalam penanganan bencana.
4. Hibah yang Berbasis Kebutuhan: Hibah peralatan dan logistik yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana.

 VI. CARA KERJA INOVASI

1. Pusat Informasi Kebencanaan 24 Jam:

• Mengoperasikan pusat informasi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru, seperti sistem informasi geografis (GIS) dan alat pemantauan bencana canggih.
• Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan laporan dan analisis bencana secara real-time kepada pihak terkait.

2. Pendataan Kebencanaan Terintegrasi:

• Mengimplementasikan sistem pendataan berbasis digital yang memungkinkan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai kabupaten/kota.
• Menyediakan platform berbagi data yang memfasilitasi akses dan analisis data kebencanaan untuk BPBD dan pihak terkait.

3. Pendampingan Kabupaten/Kota:

• Menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.
• Mengadakan simulasi dan latihan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat.

4. Pemberian Hibah Peralatan dan Logistik:

• Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan logistik di masing-masing kabupaten/kota.
• Menyediakan hibah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan memastikan distribusi serta penggunaan yang efektif.