Data Inovasi

SIPP AKSI BERTUJUAN AGAR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI MENJADI LEBIH EFEKTIF

MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI AKSI PERUBAHAN SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI PADA BPKPD KABUPATEN SIMALUNGUN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN SIMALUNGUN

1. ADANYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP SIPP AKSI) SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI PADA BPKAD KABUPATEN SIMALUNGUN YANG TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN MEMILIKI LANGKAH KERJA SETIAP TAHAPANNYA

2. ADANYA APLIKASI YANG MEMPERMUDAH BPKAD DALAM MENATAUSAHAKAN ASSET TAHUN BERJALAN SECARA REAL TIME SEHINGGA PENGURUS BARANG DAN KASUBBAG KEUANGAN DAPAT LEBIH CEPAT DAN TEPAT DALAM MELAKSANAKAN REKONSILIASI ASSET DAN MALAKSANAKAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

3. MEMINIMALISIR PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNGKIN DIHADAPI DIKEMUDIAN HARI.

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

1. SEBAGAI ACUAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH DENGAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP SIPP AKSI) SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI PADA BPKAD KABUPATEN SIMALUNGUN YANG TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN MEMILIKI LANGKAH KERJA SETIAP TAHAPANNYA

2. SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI PADA BPKAD KABUPATEN SIMALUNGUN

3. DENGAN ADANYA APLIKASI MEMPERMUDAH OPD DALAM MENATAUSAHAKAN ASSET TAHUN BERJALAN SECARA REAL TIME SEHINGGA PENGURUS BARANG DAN KASUBBAG KEUANGAN DAPAT LEBIH CEPAT DAN TEPAT DALAM MELAKSANAKAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN OPD

1. PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

1. SEBAGAI BAHAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASI PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERINTEGRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

2. MEMINIMALISIR TEGURAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT TERKAIT LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN YANG TERLAMBAT, SEHINGGA MENGHINDARI HUKUMAN PUNISHMENT YANG TIMBUL AKIBAT TERLAMBAT ATAUPUN LALAI DALAM PENYAJIAN DATA KE PEMERINTAH ATASAN

3. MEMPERMUDAH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP BELANJA DAERAH KHUSUSNYA BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL.

APLIKASI SIPP AKSI

INOVASI INI DIDASARI OLEH PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH YANG KURANG EFEKTIF, SEHINGGA REFORMER INGIN MEMBANGUN SEBUAH SISTEM YANG DAPAT MEMBANTU PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH MENJADI LEBIH EFEKTIF. KONDISI SEBELUM INOVASI ADALAH PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN ASET MASIH DILAKUKAN SECARA MANUAL SEHINGGA MENGAKIBATKAN SERING TERJADI CHECKING ERROR. DENGAN DITERAPKANNYA SIPP AKSI INI DIHARAPKAN PADA PEMERIKSAAN BELANJA BARANG DAN JASA DAPAT LEBIH EFEKTIF DAN DAPAT MENCEGAH BELANJA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KLASIFIKASI KODE REKENING. PENGURUS BARANG PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH JUGA DAPAT DENGAN MUDAH DALAM MELAPORKAN BELANJA BARANG DAN JASA.